keadilaniklim.id

fulllogo aruki

Profil & Perjalanan Aliansi

Tentang ARUKI

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik rakyat yang memperjuangkan keadilan iklim di Indonesia. Kami bekerja menghubungkan krisis iklim dengan persoalan yang dihadapi rakyat sehari-hari, mulai dari keselamatan saat bencana, pangan, hingga kemiskinan, dan mendorong lahirnya Undang-Undang Keadilan Iklim.

Bencana iklim di Indonesia kian sering dan kian parah: banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, badai, hingga naiknya muka air laut. Model pembangunan ekstraktif mempercepat pelepasan emisi, sementara dampaknya paling berat ditanggung kelompok rentan. Berangkat dari puluhan tahun bekerja di bidang lingkungan hidup dan penguatan ketangguhan warga, organisasi masyarakat sipil bersatu untuk menuntut jalan keluar yang sistematis dari negara.

Kini ARUKI beranggotakan puluhan organisasi dari beragam subjek: buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, orang muda, masyarakat miskin kota, kelompok ragam, dan penyandang disabilitas.

Visi

Mendorong perubahan sistem negara untuk mewujudkan keadilan iklim di Indonesia yang mengedepankan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan.

Misi

  1. Membangun kekuatan rakyat dalam mendorong keadilan iklim.
  2. Mendorong perubahan sistem demokrasi negara dalam perwujudan keadilan iklim.
  3. Meluaskan gerakan keadilan iklim di tingkat daerah, nasional, regional, dan global.

Perjalanan aliansi

  1. Titik awal

    Kertas Posisi Keadilan Iklim dirilis

    Organisasi masyarakat sipil merumuskan persoalan ketidakadilan iklim, delapan prinsip keadilan iklim, serta materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Keadilan Iklim: mitigasi, adaptasi, kerusakan dan kehilangan, pembiayaan, tata kelola, dan mosi publik.

    Organisasi inisiator kertas posisi RUU Keadilan Iklim
  2. Konsultasi

    Kesepakatan bersama mendorong RUU Keadilan Iklim

    Kertas posisi dibahas bersama organisasi masyarakat sipil lain untuk memperkaya perspektif dan membangun pemahaman bersama.

    14 organisasi
  3. 20 November 2023

    ARUKI resmi dibentuk

    Organisasi masyarakat sipil bersepakat membentuk aliansi dengan nama awal Aliansi Rakyat untuk RUU Keadilan Iklim.

    34 organisasi
  4. 2023–2025

    Konsultasi Rakyat dan Naskah Akademik

    Konsultasi Rakyat Mendorong RUU Keadilan Iklim diselenggarakan di 13 wilayah (Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, NTT, NTB, Bali, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, dan Makassar) pada Maret–November 2024, menghimpun lebih dari 300 pengalaman langsung warga tentang dampak krisis iklim. Dari bukti inilah Naskah Akademik dan Draf RUU Keadilan Iklim disusun, berpijak pada suara subjek terdampak, bukan sekadar teori teknokratik.

  5. Agustus 2025

    Indonesia Climate Justice Summit

    1.450 peserta berkumpul dan melahirkan Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim, sebuah titik kebangkitan gerakan rakyat yang belum terlihat dalam 10–15 tahun terakhir.

  6. 9–10 Februari 2026Jakarta

    Pertemuan Tahunan dan Rencana Strategis

    Aliansi menegaskan posisinya sebagai blok politik rakyat dan menetapkan RUU Keadilan Iklim sebagai seruan tertinggi gerakan. Struktur kerja diperbarui menjadi tiga Working Group, dan Steering Committee diperluas menjadi tujuh organisasi.

    Seluruh organisasi anggota ARUKI
  7. 2026

    Sahkan RUU Keadilan Iklim

    Kampanye bersama #KeadilanIklim digerakkan lintas anggota, memanfaatkan momentum politik regional, nasional, serta internasional. Aliansi juga menyusun modul pelatihan dasar keadilan iklim, repositori pengetahuan bersama, serta Daftar Inventarisasi Masalah tandingan atas draf RUU pemerintah.

Cara kami bekerja

ARUKI berfokus pada tiga isu yang saling terkait: bencana ekologis, hak asasi manusia, serta pembangunan dan kemiskinan. Kerja aliansi dijalankan melalui tiga Working Group.

Advokasi Keadilan Iklim

Substansi RUU, kertas kebijakan, serta pemantauan dan koordinasi lobi di parlemen.

Kampanye, Mobilisasi, dan Pendidikan Publik

Narasi publik, strategi kampanye nasional dan lokal, serta penyelarasan kampanye anggota.

Tata Kelola dan Pengelolaan Pengetahuan

Tata kelola aliansi, pendidikan internal, dan basis data pengetahuan bersama.

Steering Committee 2026: YLBHI, ICEL, Yayasan PIKUL, Eksekutif Nasional WALHI, Climate Ranger Jakarta, Solidaritas Perempuan, dan TUK Indonesia.

Sekretariat ARUKI: Yayasan PIKUL (2023–2025), Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan (2026–sekarang).