Activity

Kegagalan COP 30 Menyelamatkan Bumi dan Rakyat, ARUKI mendesak Pemerintah Indonesia Segera Bahas RUU Keadilan Iklim

Siaran Pers ARUKIJakarta, 26 November 2025 Konferensi Tinggi Perubahan Iklim atau CoP-30 Amazonia pada 10-21 November di Brazil gagal menghasilkan keputusan untuk menjawab kemendesakan manusia dan bumi semakin terhindar ancaman krisis iklim.  Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki) menyoroti keputusan yang disetujui pada paket Belem Political Package, mencakup melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga 2035, peluncuran 59 […]

Kegagalan COP 30 Menyelamatkan Bumi dan Rakyat, ARUKI mendesak Pemerintah Indonesia Segera Bahas RUU Keadilan Iklim Read More »

COP 30 Akan Gagal Jika Tak Mampu Hentikan Solusi Palsu dan Memastikan Partisipasi Bermakna Warga Terdampak Krisis Iklim

Siaran Pers Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI)Suara Rakyat 5 Region untuk CoP-30:  Jakarta — 10 November 2025. Saat ini, Konferensi Iklim Global atau CoP-30 di Belem, Brazil, resmi berlangsung dengan jalannya pra-rangkaian High Level Meeting pidato para pimpinan negara. Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki) memandang penyelenggaraan CoP-30 minim transparansi serta absennya partisipasi bermakna

COP 30 Akan Gagal Jika Tak Mampu Hentikan Solusi Palsu dan Memastikan Partisipasi Bermakna Warga Terdampak Krisis Iklim Read More »

Pidato Indonesia di COP 30: Sandiwara Hijau Tutupi Solusi Palsu, Agenda Perampasan Lahan, dan Pengabaian Keadilan

Siaran Pers Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) Belem, Brazil (7 November 2025) – Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, berpidato menyampaikan komitmen iklim di KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) CoP-30, Brazil. Dalam pernyataannya, Presiden melalui pernyataan Hashim berjanji patuh terhadap Perjanjian Paris dan akan mencapai target Net Zero Emission pada 2060 atau

Pidato Indonesia di COP 30: Sandiwara Hijau Tutupi Solusi Palsu, Agenda Perampasan Lahan, dan Pengabaian Keadilan Read More »

Komitmen SNDC 2.0 Indonesia yang Belum Menjawab Tuntutan Keadilan Iklim

Siaran Pers Tanggapan Terhadap SNDC 2.0 Indonesia Jakarta, 23 Oktober 2025 – Pemerintah Indonesia hari ini menggelar Konsultasi Publik Indonesia’s Second Nationally Determined Contribution (SNDC) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari mandat Paris Agreement Pasal 4 dan Decision 1/CP.21yang mewajibkan setiap negara untuk memperbarui komitmen iklimnya setiap lima tahun. Dokumen SNDC ini juga disebut akan menjadi kontribusi Indonesia

Komitmen SNDC 2.0 Indonesia yang Belum Menjawab Tuntutan Keadilan Iklim Read More »

Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025

Kami, rakyat dari berbagai latar belakang—masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, pemuda, masyarakat miskin kota, dan penyandang disabilitas—mengalami langsung dampak krisis iklim. Krisis ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi ketidakadilan struktural yang memperburuk kerentanan kami. Deklarasi ini adalah suara kolektif untuk menuntut keadilan iklim: perlindungan hak, pemulihan sumber daya, dan kebijakan yang adil, inklusif, serta

Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025 Read More »

Indonesia Climate Justice SUmmit (ICJS) Resmi dibuka ! “Suara rakyat menuntut keadilan iklim”

Jakarta, 26 Agustus 2025 – Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025 resmi dibuka hari ini di Jakarta. Forum yang digagas oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) ini menjadi ruang politik rakyat untuk menyatukan suara dalam menghadapi krisis iklim yang kian mendesak. Hari pertama ICJS diawali dengan Pleno Rakyat yang menghadirkan suara langsung dari sembilan

Indonesia Climate Justice SUmmit (ICJS) Resmi dibuka ! “Suara rakyat menuntut keadilan iklim” Read More »

SIARAN PERS  : Sehari Lagi: Suara Rakyat Menggema di Indonesia Climate Justice Summit 2025 ARUKI Konsolidasikan Gerakan Menuju RUU Keadilan Iklim

Jakarta, 25 Agustus 2025 – Sehari menjelang pembukaan Indonesia Climate Justice  Summit (ICJS), Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menegaskan forum temu rakyat ini akan menjadi tonggak penting bagi perjuangan keadilan iklim di Indonesia.  Forum ini akan dibuka dengan pernyataan dari delapan subjek rentan yang akan menyampaikan langsung atas dampak krisis iklim. ARUKI menekankan bahwa

SIARAN PERS  : Sehari Lagi: Suara Rakyat Menggema di Indonesia Climate Justice Summit 2025 ARUKI Konsolidasikan Gerakan Menuju RUU Keadilan Iklim Read More »

RUU Keadilan Iklim Masuk Prolegnas Prioritas: Awal Baru untuk Menghadirkan Keadilan dalam Krisis Iklim

RUU Keadilan Iklim jangan sampai dibajak untuk kepentingan komodifikasi iklim semata. Proses legislasi harus dipastikan transparan dan menjawab persoalan krisis iklim yang dihadapi di tingkat tapak Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Selasa (19/11) dalam Rapat Paripurna DPR ke-delapan masa sidang I 2024-2025. Langkah

RUU Keadilan Iklim Masuk Prolegnas Prioritas: Awal Baru untuk Menghadirkan Keadilan dalam Krisis Iklim Read More »

Aksi Damai Umat Katolik Kevikepan Bajawa dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Bajawa- Umat Katolik bersama para biarawan Katolik di seluruh Kevikepan Bajawa, Kabupaten Ngada, hari ini menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Aksi damai ini merupakan wujud cinta kasih umat Katolik Kabupaten Ngada terhadap ibu bumi yang memberikan kehidupan. Selain itu, aksi damai ini juga membawa pesan utama mengenai bumi yang perlahan

Aksi Damai Umat Katolik Kevikepan Bajawa dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Read More »

RUU Daerah Kepulauan sebagai Wujud Desentralisasi Asimetris dalam Mengatasi Ketimpangan Antar Daerah

DISPARITAS ANTAR DAERAHIsu ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia masih serius meski desentralisasi telah berjalan sekitar 26 tahun. Padahal desentralisasi seharusnya meratakan pembangunan dengan memberi keleluasaan bagi daerah merancang program sesuai konteks lokal (Mu’minah & Tjenreng, 2025). Banyak studi mencatat jurang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Penelitian oleh Sayadi(2020) misalnya yang menunjukkan realisasi PAD

RUU Daerah Kepulauan sebagai Wujud Desentralisasi Asimetris dalam Mengatasi Ketimpangan Antar Daerah Read More »