Activity

Siaran Pers ARUKIJakarta, 26 November 2025 Konferensi Tinggi Perubahan Iklim atau CoP-30 Amazonia pada 10-21 November di Brazil gagal menghasilkan keputusan untuk menjawab kemendesakan manusia dan bumi semakin terhindar ancaman krisis iklim.  Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki) menyoroti keputusan yang disetujui pada paket Belem Political Package, mencakup melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga 2035, peluncuran 59 indikator Global Goal on Adaptation, serta transisi energi yang mengabaikan tuntutan masyarakat global untuk penghentian industri fossil sebagai penyebab terbesar krisis iklim.  Sejak awal, Aruki telah mendesak agar COP 30 menghasilkan keputusan mengenai adaptasi sebagai hak asasi manusia; bukan semata proyek teknis, pendanaan iklim yang berbasis hibah dan keadilan historis, penghentian solusi iklim palsu dan subsidi fosil, menegakkan transisi energi berkeadilan yang berbasis hak serta perlindungan ruang sipil dan pembela HAM Lingkungan, serta membangun mekanisme nasional untuk akses dana kerusakan dan kehilangan akibat krisis iklim (Loss and Damage). “Belem Political Package sebagai paket hasil COP-30 telah menyepakati hingga 2035 soal pelipatgandaan tiga lipat pendanaan iklim. Namun, tidak ada ketegasan dan mekanisme yang jelas, mengikat, terukur, serta transparan mengenai siapa dan pihak-pihak mana saja yang akan mengalokasikan dana tersebut dan bagaimana merealisasikannya.” tegas Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul  Menurut Torry, pengabaian tersebut memperlihatkan bahwa COP-30 gagal mendesak negara-negara utara dan para pihak pencemar untuk bertanggung jawab atas hutang sejarah. Padahal, peningkatan krisis iklim saat ini terjadi akibat ketimpangan penguasaan sumberdaya alam yang berlangsung menyejarah dilakukan negara-negara utara, serta korporasi pencemar yang memperburuk sistem keseimbangan atmosfer bumi.  COP-30 juga menghasilkan kesepakatan mengenai 59 Indikator Global Goal on Adaptation. Dalam prosesnya, penyusunan GGA terdapat pelemahan pada aspek MoI/Means of Implementation. Penyediaan dan dukungan teknologi, hingga transformasi kapasitas berpotensi menjadi beban baru bagi negara-negara berkembang, baik secara implementasi maupun pelaporan. “Keputusan COP 30 tentang JTWP (Just Transition Work Programme) memang menggunakan bahasa kuat dan tegas terkait hak asasi manusia, hak-hak masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, serta partisipasi yang bermakna. Namun, keputusan tersebut tidak disertai komitmen konkret untuk melakukan phase-out bahan bakar fosil. Hilangnya rujukan eksplisit mengenai phase-out bahan bakar fosil dalam narasi energi justru menjadi bumerang terhadap upaya transisi energi global yang lebih ambisius.” Ungkap Difa Shafira, Kepala Divisi Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Dalam konteks akses dan partisipasi bermakna perundingan iklim global, UNFCCC secara  tegas mewajibkannya. Akan tetapi, proses negosiasi UNFCCC COP  masih terbatas pada sejumlah subjek yang memiliki platform untuk bersuara. Akibatnya, nelayan dan penyandang disabilitas terlihat diabaikan, padahal dampak perubahan iklim dan juga kesepakatan untuk mengatasi perubahan iklim berdampak pada subjek-subjek yang tidak memiliki platform ini.   Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025 telah menegaskan bahwa dalam konteks kebijakan iklim, subjek buruh, nelayan, petani, perempuan, masyarakat adat, orang muda, masyarakat miskin kota, secara imperatif harus mendapat pengakuan dan perlindungan hak atas ruang hidup dan keadilan agraria, jaminan perlindungan sosial inklusif, serta partisipasi bermakna dalam kebijakan iklim demi memastikan keadilan serta keberlanjutan di tengah ancaman krisis iklim. Urgensi RUU Keadilan Iklim: Suara Kelompok Rentan untuk Aksi Iklim Berkeadilan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki) menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia, yang absen dan sangat pasif untuk menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia dan lebih banyak memfasilitasi aktor korporasi pencemar pada COP 30. Delegasi Resmi Indonesia disorot masyarakat internasional karena agenda komitmen iklim yang dibawa justeru terang-terangan kontradiksi dengan suara rakyat Indonesia seperti perdagangan karbon, absennya dukungan pemerintah Indonesia pada penghentian industri fosil, serta proyek iklim di dalam negeri yang diliputi pelanggaran hak asasi manusia.  Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif WALHI Nasional mengatakan “Selama CoP-30, Pemerintah Indonesia lebih sibuk memperdagangkan karbon ketimbang menunjukkan komitmennya untuk menurunkan emisi secara riil dan melindungi kelompok rentan dari dampak perubahan iklim. Perdagangan karbon, khususnya karbon hutan berpotensi menjadi ajang greenwashing dan green-grabbing” Realitas di lapangan juga menunjukkan bahwa proyek-proyek transisi energi di dalam negeri berjalan melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sarat kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. PSN memberikan kemudahan perizinan, percepatan pengadaan tanah, dan diskresi luar biasa yang membuka ruang sistematis bagi kriminalisasi warga, penggusuran paksa, perampasan ruang hidup, pengrusakan lingkungan, intimidasi aparat, serta impunitas bagi perusahaan.  “Pemantauan YLBHI mencatat 212 kasus kriminalisasi dalam proyek PSN energi selama 2022–2025. Konflik di Pocoleok (NTT), Weda Bay, Morowali, Rempang, Mandalika, hingga geothermal Mutubusa menunjukkan pola berulang: keputusan tertutup, ketidaktransparanan, represi, dan hilangnya hak ekonomi–sosial masyarakat.” Ungkap Zainal Arifin, Ketua Bidang Advokasi dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Selanjutnya, Zainal Arifin menandaskan bahwa yang terjadi di wilayah NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, proyek smelter mengakibatkan sedimentasi, pencemaran laut akibat tambang nikel, erosi akibat penambangan pasir, hilangnya ruang hidup akibat proyek energi dan pariwisata, serta meningkatkan kerusakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Alih-alih memperkuat ketahanan iklim, banyak proyek atas nama iklim, termasuk PSN justru menciptakan maladaptasi yang memperparah risiko bencana, memutus rantai penghidupan masyarakat, dan merusak ekosistem penyangga. Di tingkat global, Pemerintah Indonesia seringkali berdiplomasi dengan klaim pembangunan hijau, transisi energi, hingga ambisi terhadap komitmen iklim. Padahal, di tingkat nasional, kebijakan mengenai iklim masih sektoral, dan belum sama sekali menjawab mengenai implementasi prinsip keadilan iklim.  Setelah berakhirnya COP-30, Pemerintah Indonesia terikat mandat konstitusi untuk memastikan rakyat Indonesia selamat dari krisis iklim. “RUU Keadilan Iklim sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029. RUU ini jadi landasan utama untuk merespon persoalan krisis iklim secara lebih holistik, tidak hanya soal penurunan emisi tetapi menjamin perlindungan hak asasi manusia, mekanisme ganti rugi, dan tata kelola yang partisipatif dan akuntabel.” Tutup Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul. Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) mendesak agar Pemerintah Indonesia segera membahas dan mengesahkan RUU Keadilan Iklim, terutama agar subjek rentan meliputi masyarakat adat, ragam penyandang disabilitas, perempuan, orang muda, buruh dan pekerja informal, nelayan, masyarakat miskin kota, serta lansia menjadi subjek utama dalam seluruh agenda dan aksi iklim berkeadilan.  Foto: https://www.flickr.com/photos/cop30amazonia/54940280700/

Siaran Pers Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) Belem, Brazil (7 November 2025) – Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, berpidato menyampaikan komitmen iklim di KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) CoP-30, Brazil. Dalam pernyataannya, Presiden melalui pernyataan Hashim berjanji patuh terhadap Perjanjian Paris dan akan mencapai target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, serta narasi pertumbuhan ekonomi 8%. Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menyatakan komitmen iklim tersebut kontradiksi dengan fakta di lapangan, sarat solusi sesat iklim dan juga gagal menjawab akar permasalahan ketidakadilan iklim yang dihadapi rakyat Indonesia.   Pemerintah Indonesia mengklaim komitmen mengurangi batubara (phase-down) sambil memperluas energi terbarukan dan bio-bahan bakar (biodiesel, bioetanol). Narasi ini memiliki kepalsuan. ARUKI menyoroti bahwa Indonesia masih menggelontorkan subsidi energi fosil hingga Rp 500 triliun per tahun. Komitmen “transisi” menjadi hampa ketika subsidi untuk industri kotor jauh melampaui pendanaan untuk aksi iklim sejati. “Pidato Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi di KTT CoP-30 Belem adalah sebuah pertunjukan sandiwara hijau yang menutupi agenda pro-bisnis,” ujar Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL.  “Mereka mempromosikan ‘waste-to-energy’ dan ‘nuclear power’ sebagai transisi bersih. Bagi kami, ini adalah solusi sesat yang merampas ruang hidup dan melanggar HAM, seperti yang terjadi pada proyek geothermal di Poco Leok dan wilayah geothermal lain. Kebijakan bahan bakar nabati juga terbukti menjadi dalih perampasan lahan masyarakat adat, komunitas lokal dan petani untuk perkebunan monokultur skala besar, yang hanya memperparah konflik agraria dan mengancam ketahanan lingkungan dan pangan,” tambahnya.  Pada agenda CoP 30, Pemerintah Indonesia dengan bangga memamerkan program FOLU Net Sink 2030. Padahal, proyek ini adalah skema offset karbon berskala besar yang tidak akan menurunkan emisi secara riil. Proyek ini Ini merupakan agenda solusi iklim sesat di Indonesia.  “FOLU Net Sink adalah mekanisme offset yang ditujukan untuk menyeimbangkan emisi. Cara menyeimbangkan dengan memperdagangkan kredit karbon yang dapat dibeli oleh korporasi pencemar. Ini adalah proposal yang dirancang untuk melayani korporasi pencemar, bukan untuk perlindungan rakyat dari ancaman dan dampak krisis iklim,” tegas Uli Arta Siagian, pengkampanye hutan dari WALHI.  “Skema ini mengizinkan industri fosil untuk terus beroperasi dengan ‘membeli’ kredit dari proyek hutan, yang pada prakteknya justru memicu perampasan lahan dan penggusuran komunitas dari wilayah hidup mereka. Klaim penurunan deforestasi 75% juga menipu, karena di saat yang sama, pemerintah terus melanggengkan deforestasi legal melalui Proyek Strategis Nasional untuk tambang dan perkebunan,” jelasnya lebih lanjut.  Pidato pemerintah yang menyinggung aksi iklim harus berpusat pada rakyat dan inklusif adalah ironi terbesar. Faktanya, aksi iklim di dalam semua tahapan dan tingkatan justeru minim partisipasi yang bermakna dan berjalan secara transparan, termasuk di dalam penyusunan Second NDC Indonesia baru-baru ini. Konsultasi Rakyat Aruki di 13 region pada 2024 menunjukkan betapa aksi-aksi iklim negara yang minim pelibatan subjek rentan memperburuk adaptasi rakyat atas dampak krisis iklim. Di tambah lagi, pada Pidato Hashim terdapat klaim perlindungan “blue carbon” yang mengabaikan fakta bahwa nelayan dan komunitas pesisir justru semakin terpinggirkan. Solidaritas Perempuan menilai, retorika palsu Hasyim, adalah cerminan dari kekuasaan patriarki yang telah gagal dalam membangun skema keadilan iklim di Tingkat global. “Tata kelola dan kebijakan iklim di Indonesia hanya berorientasi pada pembangunan ekstraktif yang berdampak pada eksploitasi lingkungan, pemiskinan sistemik dan situasi berlapis terhadap perempuan dan subjek rentan terdampak iklim,” ujar Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.  “Alih-alih mengambil peran kepemimpinan global, pemerintah Indonesia telah gagal dalam memastikan  integrasi Gender Action Plan dalam kebijakan iklim pada COP 30 sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan iklim bagi perempuan dan subjek rentan. Proyek iklim hanya terfokus pada dukungan finansial dan teknologi bukan pada aksi iklim nyata. Yang hanya akan menambah beban hutang investasi iklim di Indonesia,” tambahnya. Melalui mandat Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025, yang berasal dari suara petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan, orang muda, ragam penyandang disabilitas, perempuan, lansia serta minoritas gender, ARUKI mendesak Pemerintah Indonesia di CoP 30: Pertama, segera menghentikan solusi iklim sesat dengan menolak total seluruh skema berbasis pasar seperti offset karbon, FOLU Net Sink, NEK, dan proyek karbon biru, serta menghentikan semua proyek energi skala besar yang merusak lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat (termasuk co-firing biomassa, PLTN, geothermal bermasalah, dan waste-to-energy). Kedua, Pencabutan subsidi fosil senilai triliunan rupiah dan harus segera dialihkan mendanai transisi energi berkeadilan berbasis komunitas. Ketiga, Pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan RUU Keadilan Iklim, serta menjalankan reforma agraria sejati.    Dalam konteks  global, Indonesia harus menuntut tanggung jawab agar negara maju memenuhi tanggung jawab historis mereka melalui pendanaan iklim baru (NCQG) berbasis hibah, bukan utang. Selain itu, pemerintah harus segera membangun mekanisme dana yang adil untuk Loss and Damage (Kerugian dan Kerusakan) yang transparan dan dapat diakses langsung oleh komunitas terdampak. Yang terpenting, semua ini harus dijamin oleh perlindungan ruang sipil. Negara dan para pihak yang berunding harus mengupayakan penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap para Pembela HAM Lingkungan (EHRDs) yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Keadilan iklim adalah hak rakyat, bukan kompromi bisnis. Tentang ARUKI: Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang melibatkan lebih puluhan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023, ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan. ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan dan penguatan solidaritas antar jaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat. Kontak Media/Narahubung:

Siaran Pers Tanggapan Terhadap SNDC 2.0 Indonesia Jakarta, 23 Oktober 2025 – Pemerintah Indonesia hari ini menggelar Konsultasi Publik Indonesia’s Second Nationally Determined Contribution (SNDC) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari mandat Paris Agreement Pasal 4 dan Decision 1/CP.21yang mewajibkan setiap negara untuk memperbarui komitmen iklimnya setiap lima tahun. Dokumen SNDC ini juga disebut akan menjadi kontribusi Indonesia dalam upaya global menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C, sejalan dengan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). Namun, di tengah momentum penting ini, Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI)memandang SNDC Indonesia masih jauh dari semangat keadilan iklim dan partisipasi bermakna. Pendekatan yang digunakan pemerintah masih berpusat pada paradigma teknokratis dan manajerial, bukan pada transformasi struktural yang dibutuhkan untuk menghadapi akar persoalan krisis iklim. “Alih-alih menempatkan krisis iklim sebagai persoalan keadilan, dokumen SNDC masih didekati sebagai tantangan pembangunan yang harus dikelola secara teknokratis. Pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa krisis iklim merupakan manifestasi dari ketidakadilan struktural, di mana sistem ekonomi yang eksploitatif memperdalam ketimpangan dan menghancurkan ruang hidup masyarakat.” ujar Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI.  ARUKI menegaskan komitmen iklim tidak bisa hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi hijau, tetapi harus menuntut perubahan sistemik menuju model pembangunan yang berkeadilan sosial dan ekologis. Proses penyusunan SNDC juga memperlihatkan bahwa partisipasi publik masih bersifat performatif dan formalistik. Konsultasi dilakukan dengan waktu terbatas dan ruang yang sempit bagi kelompok masyarakat terdampak untuk terlibat secara substantif. “Pendekatan ini mempertahankan sentralitas negara dalam proses pengambilan keputusan, dan menegasikan peran kelompok rentan sebagai pihak utama dalam solusi iklim, bukan sekadar penerima kebijakan,” kata Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL. Di sektor mitigasi, SNDC hanya menggunakan frasa “menghormati, mempromosikan, dan mempertimbangkan” hak masyarakat adat dalam proyek mitigasi FOLU (Forestry and Other Land Use). Formulasi ini bersifat simbolik dan tidak menjamin perlindungan yang substantif. Dalam hal ini, pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi langkah mendesak untuk menghindari replikasi konflik lahan atas nama proyek iklim maupun investasi energi terbarukan skala besar. Perlindungan hak atas wilayah adat harus menjadi bagian integral dari strategi mitigasi, bukan sekadar catatan pinggir. Strategi adaptasi SNDC juga belum menunjukkan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan unik kelompok rentan. “Tidak adanya data terpilah dan pengakuan atas biaya ekstra disabilitas menunjukkan bahwa adaptasi yang dijanjikan masih bersifat generik, tidak menyentuh realitas kerentanan sosial dan ekonomi di tingkat komunitas”, tambah Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL. ARUKI juga melihat pendanaan iklim yang diatur melalui mekanisme terpusat seperti BPDLH dan skema keuangan besar lainnya masih jauh dari prinsip keadilan. Model pendanaan top-down dan terpusat ini menyulitkan akses langsung bagi masyarakat adat, petani, dan nelayan yang justru menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem. Untuk menutup jurang antara komitmen negara dan aspirasi rakyat, kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk: 1. Mengakomodir masukan dan rekomendasi masyarakat sipil secara substansial ke dalam dokumen SNDC, agar dokumen tersebut benar-benar mencerminkankebutuhan, pengetahuan, dan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis iklim; 2. Mengarusutamakan keadilan iklim dan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan revisi NDC mendatang, dengan menempatkan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai bagian utama dari strategi adaptasi dan mitigasi; 3. Membangun mekanisme partisipasi yang mengikat, yang memastikan perwakilan kelompok rentan dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan iklim; 4. Mendesain ulang arsitektur pendanaan iklim, agar sumber daya dapat disalurkan langsung kepada inisiatif komunitas dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel; 5. Membahas dan mengesahkan RUU Keadilan Iklim sebagai payung kebijakan perubahan iklim yang berkeadilan. Tentang ARUKI Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang melibatkan lebih dari 36 organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023, ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan. ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan dan penguatan solidaritas antar jaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat. Kontak Media: ARUKI – InfoARUKI@protonmail.com Torry Kuswardono (+62 811-383-270)

Kami, rakyat dari berbagai latar belakang—masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, pemuda, masyarakat miskin kota, dan penyandang disabilitas—mengalami langsung dampak krisis iklim. Krisis ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi ketidakadilan struktural yang memperburuk kerentanan kami. Deklarasi ini adalah suara kolektif untuk menuntut keadilan iklim: perlindungan hak, pemulihan sumber daya, dan kebijakan yang adil, inklusif, serta berkelanjutan. Kami menegaskan bahwa keadilan iklim adalah hak asasi manusia dan perjuangan bersama untuk masa depan yang setara. Baca Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025 selengkapnya disini Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025.pdf

Jakarta, 26 Agustus 2025 – Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025 resmi dibuka hari ini di Jakarta. Forum yang digagas oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) ini menjadi ruang politik rakyat untuk menyatukan suara dalam menghadapi krisis iklim yang kian mendesak. Hari pertama ICJS diawali dengan Pleno Rakyat yang menghadirkan suara langsung dari sembilan subjek rentan: masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, miskin kota, orang muda, lansia dan penyandang disabilitas. Mereka menyampaikan pengalaman nyata menghadapi krisis iklim sekaligus menyerukan agar negara segera bertindak tegas. Di Jakarta, kota yang disebut pusat pembangunan, keresahan kaum lansia semakin terhimpit oleh dampak iklim. “Lansia sering dianggap tidak berdaya. Padahal, perubahan iklim semakin membatasi kami. Kami cepat lelah, rentan sakit. Jangan jadikan kami sekadar objek pembangunan.” Sementara itu, masyarakat miskin kota di Jakarta Utara juga mengungkapkan ketidakadilan pembangunan di pesisir. “Saya sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta Utara, tapi sampai hari ini kami tidak mendapat fasilitas air bersih. Pemerintah hanya meninggikan jalan, sementara rumah warga dibiarkan tenggelam. Tidak ada keberpihakan bagi rakyat miskin.” Jika di ibu kota saja masyarakat sudah terhimpit, bagaimana dengan mereka yang berada jauh dari pusat, di wilayah pesisir dan timur Indonesia? Suara-suara dari daerah menunjukkan luka yang lebih dalam. Buruh migran asal Serang, berbagi kisah getir akibat dampak iklim. “Perubahan iklim membuat tambak udang saya gagal. Saya terpaksa menjadi buruh migran untuk menyambung hidup. Namun harapan itu sirna, saya justru menjadi korban perdagangan orang, mendapat perlakuan buruk, diancam 22 tahun penjara dan denda 800 juta.” Dari pesisir Lamongan, seorang nelayan tradisional menegaskan “Krisis iklim mengacaukan pola angin dan mengancam hidup kami. Nelayan tradisional bukan penyebab krisis iklim. Kami bukan musuh laut, kami menjaganya. Yang kami tuntut adalah keadilan, bukan belas kasihan. Tanpa nelayan, siapa yang memberi makan negeri ini? Ini soal hidup dan mati kami.” Perwakilan orang muda dari Bengkulu, menyampaikan, “Kami lahir di bumi yang sudah rusak. Kami dipaksa mewarisi krisis iklim. Sudah saatnya orang muda ditempatkan di garis depan perjuangan. Seruan keadilan iklim adalah seruan untuk hidup yang lebih layak.” Dari Sulawesi, seorang perempuan petani menegaskan, “Perempuan bukan penyebab krisis iklim, perempuan adalah korban. Padahal perempuan adalah lumbung pangan bangsa. Kembalikan kedaulatan perempuan.” Seorang buruh tani dari Poso, menambahkan “Perubahan musim yang tak menentu menghapus pengetahuan lokal perempuan. musim tak bisa diprediksi, ekonomi semakin sulit. kami adalah korban dari kebijakan negara yang memiskinkan rakyatnya”. Dari Maluku Utara, menuturkan pengalaman sebagai penyandang disabilitas, “Krisis iklim memperparah kerentanan yang sudah ada. Kami semakin cemas, menanggung stigma, diskriminasi, dan dampak paling berat. Perlindungan tak memadai, bantuan tak sesuai kebutuhan. Ini harus jadi prioritas negara.” Dari Nusa Tenggara Timur, seorang perempuan adat mengungkapkan luka akibat proyek geothermal, “Hati kami terluka. Proyek geothermal masuk tanpa persetujuan, suara kami diabaikan. Ketika menolak, kami disebut anti pembangunan, bahkan ada yang dikriminalisasi. Kami tidak meminta dikasihani, kami meminta dihargai.” Suara masyarakat terdampak menegaskan krisis iklim adalah krisis keadilan. Kelompok rentan berada di garis depan dampak, tapi paling sedikit mendapat perlindungan. ICJS hadir sebagai ruang untuk menyatukan suara rakyat, memperkuat solidaritas, dan menuntut negara tidak lagi abai terhadap tanggung jawabnya. ICJS menegaskan krisis iklim adalah krisis kemanusiaan. krisis iklim tidak bisa lagi dipandang semata sebagai isu, melainkan sebagai krisis keadilan dan kemanusiaan. negara dituntut mengambil langkah konkret, bukan hanya jargon, untuk melindungi rakyat yang berada di garis depan krisis iklim, Tentang ARUKI Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang melibatkan lebih dari 36 organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023, ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan. ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan dan penguatan solidaritas antar jaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat. Kontak MediaARUKI – InfoARUKI@protonmail.com  

RUU Keadilan Iklim jangan sampai dibajak untuk kepentingan komodifikasi iklim semata. Proses legislasi harus dipastikan transparan dan menjawab persoalan krisis iklim yang dihadapi di tingkat tapak Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Selasa (19/11) dalam Rapat Paripurna DPR ke-delapan masa sidang I 2024-2025. Langkah ini menjadi menjadi tonggak penting bagi perjuangan menghadirkan keadilan iklim di Indonesia. Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menyambut baik langkahparlemen untuk memasukan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai prioritas. Deputi Direktur Bidang Program ICEL, Bella Nathania, menyampaikan bahwa ini adalah respons positif atas gelombang tuntutan masyarakat yang semakin besar untuk menghadapi krisis iklim secara serius dan berkeadilan. “Berdasarkan penelitian termutakhir, pada tahun 2024, secara global manusia mengeluarkan emisi karbon sebesar 37,4 miliar metrik ton CO2 dari industri semen dan bahan bakar fosil serta emisi GRK tembus pada angka 57,1 GtCo2E, tertinggi sepanjang waktu. Enam tahun ke depan pun diprediksikan bahwa suhu bumi diperkirakan akan terus melampaui target kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat celcius. Oleh karenanya, masuknya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim/Keadilan Iklim merupakan langkah awal yang positif dari Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menahan laju dampak perubahan iklim,” kata Bella. Momentum ini beriringan dengan aksi Global Day for Climate Justice pada Senin (18/11) di mana massa aksi menuntut Pemerintah untuk segera mewujudkan keadilan iklim. Selain menuntut aksi nyata Pemerintah di COP 29, ribuan massa aksi yang terdiri dari ARUKI bersama dengan elemen masyarakat lainnya pun mendesak agar RUU Keadilan Iklim diprioritaskan. Sebab, RUU Keadilan Iklim dinilai penting untuk menjadi instrumen yang merekonstruksi ketidakadilan yang selama ini dialami. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menekankan pentingnya menyadari bahwa perubahan iklim tidak hanya membawa dampak ekstrem bagi alam dan kehidupan manusia, tetapi juga memiliki akar permasalahan yang terkait dengan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. “Perubahan iklim dalam beberapa dekade terakhir seharusnya disadari tidak hanya berdampak ekstrem pada lingkungan dan manusia, tetapi juga berakar pada ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujar Zenzi. Zenzi menambahkan bahwa Indonesia harus menjadikan RUU ini sebagai bentuk nyata kepemimpinan global dalam mencari solusi krisis iklim. “Substansi RUU ini harus mampu menangani perubahan iklim dan berfungsi sebagai regulasi yang merekonstruksi keadilan bagi mereka yang menanggung beban penyebab dan dampak perubahan iklim. Tidak hanya mengelola perubahan iklim, tetapi juga mengembalikan keadilan yang telah dirampas,” jelasnya. “RUU ini dapat menjadi angin segar dalam upaya menjaga bumi tetap layak huni, terutama di tengah banyaknya peraturan yang kerap memberi ruang besar bagi industri ekstraktif,” ujar Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya proses pembahasan yang transparan dan partisipatif. “Undang-Undang seharusnya mencerminkan bagaimana rakyat ingin diperintah, bukan bagaimana pemerintah ingin memerintah. Esensinya adalah kepentingan rakyat. Oleh karena itu, RUU ini harus benar-benar mengutamakan kebutuhan rakyat akan lingkungan yang baik dansehat, termasuk dengan memastikan terwujudnya keadilan iklim,” tambahnya. ARUKI menegaskan bahwa masuknya RUU Keadilan Iklim dalam Prolegnas Prioritas merupakan awal dari komitmen panjang pengawalan. Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, menekankan pada pentingnya pengawalan masyarakat dalam proses legislasi RUU Keadilan Iklim untuk memastikan substansi yang diakomodasi tidak justru menjauhkan dari keadilan iklim dan meletakan perubahan iklimsebagai ajang bisnis.  “RUU Keadilan Iklim jangan sampai dibajak untuk kepentingan komodifikasi iklim semata. Proses legislasi harus dipastikan transparan dan menjawab persoalan krisis iklim yang dihadapi di tingkat tapak.” Ujar Torry. Torry juga mengingatkan bahwa proses penyusunan Naskah Akademik RUU Keadilan Iklim versi masyarakat sipil telah dilakukan melalui tiga belas kali Konsultasi Rakyat untuk mengidentifikasi realita yang dihadapi oleh masyarakat. “Proses legislasi perlu memastikan terwujudnya partisipasi bermakna, khususnya oleh masyarakat rentan yang paling terdampak krisis iklim, sehingga RUU dapat menjadi legislasi yang menjawab berbagai pengalaman dan krisis yang dialami masyarakat,” Jelasnya. Selanjutnya, ARUKI menekankan pada pentingnya memastikan partisipasi bermakna dalam proses pembahasan RUU Keadilan Iklim. Proses pembahasan perlu melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya akademisi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat terdampak, dengan mengutamakan partisipasi pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya. “Krisis iklim menempatkan penyandang disabilitas dalam kerentanan ganda—menghadapi bencananlangsung tanpa akses memadai terhadap solusi. RUU Keadilan Iklim harus menjadi tonggak inklusi nyata, memastikan suara disabilitas tidak hanya didengar, tetapi menjadi pilar dalam merancang kebijakan yang adil, aksesibel, dan berkelanjutan. Partisipasi aktif kelompok disabilitas, dengan pengalaman atashambatan, tantangan dan berbagai pengalaman lainnya ketika berbicara krisis lingkungan, adalah syarat mutlak untuk menjadikan RUU ini benar-benar inklusif dan relevan bagi semua.” ujar Nena Hutahaeandari Perhimpunan Jiwa Sehat. ARUKI mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ke depannya: