keadilaniklim.id

Peraturan Daerah sebagai Jalan Menuju Keadilan Iklim

Denpasar — 17 Oktober 2026. Koalisi Pulihkan Bali bersama Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menggelar Diskusi Publik “Peraturan Daerah sebagai Jalan Menuju Keadilan Iklim” di Annika Linden Centre Tohpati, Denpasar. Forum ini mempertemukan warga terdampak dari Gianyar hingga Buleleng, para penggugat dalam gugatan iklim Bali, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum tata negara.

Koalisi memandang belum adanya undang-undang keadilan iklim di tingkat nasional tidak boleh menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD Bali untuk menunda perlindungan warga dari krisis iklim yang dampaknya sudah dirasakan setiap hari.

Diskusi digelar di tengah krisis BBM yang melumpuhkan Bali. Sejak 11 Oktober, stok Pertalite dan Pertamax kosong di sejumlah SPBU di Badung, Denpasar, Tabanan, dan Jembrana, hingga pembatasan ganjil-genap pembelian Pertalite diberlakukan di seluruh Bali tepat pada hari diskusi. Krisis ini datang setahun setelah banjir bandang 10 September 2025 yang menelan 18 korban jiwa. Kala itu, hujan 99 mm berubah menjadi bencana karena daya dukung lingkungan Bali telah lama tergerus: 6.522 hektare sawah hilang sepanjang 2019–2024, ruang terbuka hijau publik Denpasar tinggal 3,2 persen, dan tutupan hutan DAS Ayung hanya 3 persen. Peringatan dini yang dikeluarkan pada 3 September 2025 pun tidak ditindaklanjuti.

Berawal dari Gugatan Warga

“Diskusi publik ini berakar pada dua hal. Pertama, gugatan yang sedang kita jalankan, di mana kita menuntut adanya pengaturan tentang keadilan iklim, baik di tingkat undang-undang maupun perda. Kedua, jawaban para tergugat, salah satunya DPR, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa membuat perda tanpa ada undang-undangnya terlebih dahulu. Padahal ada peraturan daerah yang tidak memiliki undang-undang di atasnya, misalnya Perda Desa Adat di Bali,” kata Suryadi Darmoko dari 350 Indonesia, salah satu dari sepuluh penggugat dalam gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas banjir Bali.

Gugatan yang didaftarkan Tim Advokasi Pulihkan Bali ke Pengadilan Negeri Denpasar pada 29 Juni 2026 itu menyasar 14 pejabat, di antaranya Presiden, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Gubernur dan DPRD Bali, serta kepala daerah Sarbagita. Salah satu petitumnya meminta Gubernur dan DPRD Bali membentuk Peraturan Daerah Keadilan Iklim. Moko juga menyoroti klaim aksi iklim Pemerintah Provinsi Bali yang justru mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. “Kemarin krisis LPG, lalu krisis batu bara, sekarang krisis BBM. Rencana membangun pembangkit gas hanya akan menambah deretan itu. Ini seperti mengulang tragedi,” ujarnya.

Suara dari Sawah dan Pesisir

Krisis iklim telah menghantam langsung para petani subak. Perwakilan petani Subak Gede Sukawati, Gianyar, menuturkan bahwa musim tanam tembakau dan cabai yang idealnya dimulai Maret–April kini mundur ke Juli–Agustus, dan tanaman tumbuh kerdil akibat panas yang tak biasa. Sekitar 40 hektare lahan subak telah beralih fungsi ke tangan perusahaan tanpa kesepakatan tertulis, sementara saluran air dari Bendungan Gunung Sari terus tersumbat material banjir. “Dulu kami bisa membersihkan saluran secara gotong royong. Sekarang sudah tidak bisa, karena banyak tumpukan sampah dan material yang terbawa dari gunung, sehingga kami harus menggunakan alat berat. Kami dibantu dinas, tetapi tetap harus mengeluarkan biaya sendiri,” ungkapnya.

Selanjutnya, Pak Sudata, Ketua Forum DAS Pakerisan yang juga salah satu penggugat, menyebutkan bahwa pura subak di wilayahnya terendam hingga tiga meter saat banjir September 2025 dan kini direnovasi dengan biaya sekitar Rp3 miliar. Ia juga menyoroti ketimpangan bantuan: desa adat menerima sekitar Rp350 juta, sedangkan subak hanya sekitar Rp15 juta per tahun. “Alih fungsi lahan sudah berlebihan. Kalau kita bayangkan beberapa tahun lagi, kita mau makan apa? Hari ini bensin tidak dikirim, kita tidak bisa apa-apa. Kalau lahan pangan habis dan tidak ada beras, kita langsung mati,” tegas Pak Sudata.

Dampak serupa dirasakan warga pesisir di sekitar PLTU Celukan Bawang, Buleleng. “Dulu bulan Juni–Juli itu sudah musim hujan. Sekarang sudah Oktober, hujan belum juga turun. Pohon kelapa usia muda yang masih berbuah sudah tidak ada. Setiap kali kami menyampaikan dampaknya, hasil analisis lapangan kami seolah-olah kalah. Seandainya perda ini diterbitkan, adakah nanti alat atau lembaga yang betul-betul independen?” kata Fathul Fatih, warga Celukan Bawang.

Siapa Terdampak, Siapa Bertanggung Jawab

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Warmadewa sekaligus anggota Koalisi Pulihkan Bali, I Gusti Ngurah Krisna Dana, menegaskan bahwa krisis iklim tidak dirasakan semua orang dengan cara yang sama. Ia mencontohkan krisis air di Badung Selatan, ketika warga kekurangan air bersih di tengah maraknya perusahaan swasta yang menjual air, yang diduga diambil dari wilayah pertanian di Bali Tengah dan Utara. “Masyarakat yang paling terdampak adalah mereka yang paling sedikit menyumbang emisi gas rumah kaca. Justru perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan kesempatan untuk mengoloni Bali menjadi aktor tingginya emisi. Karena itu keadilan iklim membutuhkan kebijakan, dalam bentuk peraturan,” kata Krisna.

Kontradiksi Kebijakan Energi dan RUU Keadilan Iklim

Di sektor energi, Silvie Sabrina dari ARUKI menemukan kontradiksi dalam dokumen pemerintah sendiri. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN memuat tambahan pembangkit sekitar 2.450 MW di Bali yang sebagian besar berbahan bakar gas, bertolak belakang dengan Peraturan Gubernur tentang Bali Energi Bersih. Saat ini, sekitar 60 persen dari 1.477 MW kapasitas pembangkit di Bali masih berbahan bakar minyak, dan 270–340 MW listrik dipasok dari Jawa melalui kabel laut. Ketika pasokan BBM tersendat, nelayan tradisional menjadi yang pertama terpukul: mereka harus antre lebih dari satu jam dan mengeluarkan Rp100–150 ribu untuk sekali melaut.

Silvie lalu memaparkan Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim versi masyarakat sipil yang memuat mitigasi, adaptasi, penanganan kehilangan dan kerusakan (loss and damage), transisi yang adil, komisi keadilan iklim, penandaan anggaran iklim (climate budget tagging), serta pengakuan atas setidaknya 12 kelompok rentan, mulai dari perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, hingga nelayan dan petani. “Dalam draf-draf yang sudah ada, instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon masih sangat banyak. Padahal bukan itu yang kami suarakan. Instrumen ekonomi tidak boleh lebih bernilai secara hukum daripada manusia dan ruang hidup yang dijaganya,” tegas Silvie. Menurutnya, substansi seperti penandaan anggaran iklim dan mekanisme pertanggungjawaban dapat dimasukkan ke dalam perda.

Perda Bisa Lahir Tanpa Menunggu Undang-Undang

Menjawab dalil para tergugat, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa perda dapat mengatur suatu isu sebelum undang-undang mengaturnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sumber kewenangannya adalah otonomi daerah. Kalimantan Timur bahkan telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. “Belum adanya undang-undang keadilan iklim tidak membuat Bali atau daerah mana pun di Indonesia tidak bisa membuat perda tentang keadilan iklim. Bahkan saya ingin mendorong Bali menjadi contoh, karena dalam banyak soal lingkungan hidup, Bali justru yang paling maju,” kata Bivitri.

Namun, Bivitri mengingatkan bahwa perda harus efektif, tidak sekadar ada. Kebakaran hutan yang tetap melanda Kalimantan menunjukkan bahwa perda tanpa pelaksanaan dan penegakan tidak akan mencapai tujuannya. Ia mendorong penyusunan berbasis konteks dengan metode ROCCIPI (rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, ideology) serta partisipasi yang bermakna. “Partisipasi sering dimaknai sekadar yang penting dari setiap meja ada satu orang, atau sudah mengundang lima profesor. Pengetahuan tidak bisa menggantikan pengalaman. Dasar hukumnya tersedia, tetapi imajinasinya harus kita luaskan,” ujarnya. Melihat pembahasan undang-undang di Jakarta yang rawan dibajak kepentingan, termasuk perdagangan karbon, Bivitri menyarankan strategi dari daerah. “ARUKI bisa fokus ke perda-perda dulu. Kepung saja Jakarta dengan perda-perda itu,” tambahnya.

Catatan Kritis Peserta

Sejumlah peserta turut memberi catatan kritis. Perwakilan Yayasan Mandar mengingatkan bahwa konflik kewenangan atas palemahan (wilayah) antara desa adat dan subak harus diselesaikan agar perda keadilan iklim tidak memicu konflik baru, terlebih jika menyangkut perdagangan karbon. Sisil dari 350 Indonesia menegaskan bahwa kenaikan suhu global sudah mencapai 1,4 derajat Celsius, sehingga regulasi harus mampu menagih tanggung jawab industri energi fosil dan memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat terdampak. Sementara itu, Agung Khalid dari Taman 65 menilai industri pariwisata Bali selama ini ekstraktif dan tidak berperspektif keadilan sosial. “Keadilan itu peristiwa politik, bukan disambut dengan tarian. Musuh bersama kita adalah koruptor dan aktor-aktor yang tertawa di atas ketidakadilan,” katanya.

Konsolidasi: Jalur Advokasi Menuju DPRD

Usai panel, diskusi berlanjut ke sesi konsolidasi pada siang hingga sore hari untuk merumuskan jalur advokasi dan substansi Perda Keadilan Iklim Bali. Peserta bersepakat memulai dengan penyamaan perspektif melalui penyusunan naskah akademik dan kertas posisi (position paper), serta belajar dari pengalaman Perda Kalimantan Timur melalui jaringan. Proses ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan produk hukum daerah. Tim penulis yang dipimpin 350 Indonesia akan melibatkan LBH Bali, ICEL, PPLH Bali, FPRB, Yayasan Bintang Gana, dan ARUKI, serta lembaga atau organisasi lainnya

Usulan Substansi dari Warga

Dari sisi substansi, gagasan warga dihimpun ke dalam lima kelompok: pembatasan izin, pendanaan, partisipasi, kehilangan dan kerusakan, serta peningkatan kapasitas. Pada isu pembatasan izin, peserta mengusulkan kewajiban kajian dampak perubahan iklim dan kajian dampak gender dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program daerah; indikator aksi iklim yang membatasi hingga melarang proyek beremisi tinggi; batas emisi (cap) per sektor yang nyata dan transparan; serta pemantauan kualitas udara di banyak titik.

Peserta juga mendorong pengetatan izin infrastruktur pariwisata seperti penginapan daring dan homestay, larangan pembangunan di daerah rawan bencana, izin ketat pengeboran sumur bor, kewajiban bangunan hijau berbasis kearifan lokal bagi kantor, hotel, dan rumah penduduk, serta penguatan ruang adat sebagai ruang tuntutan dan dialog. Pemerintah daerah dinilai perlu diberi kewenangan menolak, merevisi, dan mendenda perusahaan perusak lingkungan, sementara setiap izin yang terbukti merusak harus dievaluasi dan dikenai sanksi.

Di bidang pendanaan, peserta menuntut prinsip “perusak membayar”: pajak, retribusi, dan denda dari perusahaan perusak lingkungan harus masuk ke kas daerah dan dikunci khusus untuk pemulihan lingkungan serta korban bencana. Usulan lainnya mencakup penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) yang nyata dan dapat diawasi publik, kewajiban belanja hijau bagi lembaga keuangan daerah, pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD), insentif bagi individu dan komunitas yang beralih ke energi terbarukan, serta tambahan anggaran penanggulangan bencana, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Untuk kehilangan dan kerusakan, peserta mengusulkan alokasi anggaran penanganan bencana iklim sebesar 2 persen dari APBD dan belanja 5 persen APBD untuk transportasi publik, perlindungan pekerja dari panas ekstrem dan banjir, pengolahan sampah organik menjadi pupuk untuk menekan emisi metana, serta upaya menahan laju alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan.

Peserta menegaskan bahwa partisipasi bermakna harus diterjemahkan secara konkret ke dalam pasal-pasal perda: pelibatan ragam penyandang disabilitas, partisipasi publik sejak perencanaan, penentuan, hingga pelaksanaan aksi iklim, serta dokumen perencanaan pembangunan yang aksesibel bagi semua kalangan. Pemberian izin dan penyusunan aturan juga tidak cukup hanya didasarkan pada angka dan nama, tetapi harus mempertimbangkan realitas daerah dan kesaksian masyarakat setempat. Di bidang kapasitas dan transisi energi, peserta mengusulkan muatan lokal tentang perubahan iklim di sekolah sesuai konteks daerah, pelatihan tanggap krisis di tingkat desa dan banjar adat, optimalisasi transportasi umum untuk mengantisipasi krisis BBM, pembatasan kendaraan pribadi, pemasangan panel surya di instansi dan perkantoran, penghapusan hambatan bagi warga yang ingin memasang PLTS, serta target emisi nol bersih pada 2050.

Diskusi Publik “Peraturan Daerah sebagai Jalan Menuju Keadilan Iklim” diselenggarakan pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong lahirnya Peraturan Daerah Keadilan Iklim di Bali sekaligus memperkuat dorongan terhadap Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim di tingkat nasional. Hasil konsolidasi akan menjadi bahan penyusunan naskah akademik dan peta jalan advokasi bersama Koalisi Pulihkan Bali dan jaringannya.

Tentang Koalisi Pulihkan Bali

Koalisi Advokasi PULIHKAN Bali adalah koalisi warga dan organisasi masyarakat sipil di Bali yang mengadvokasi pemulihan lingkungan dan keadilan iklim, termasuk melalui gugatan warga negara atas banjir Bali 10 September 2025. 

Tentang ARUKI

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang melibatkan lebih dari puluhan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023, ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.

ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan penguatan solidaritas antarjaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat.

 

Share: